Hal tersebut mengingat dengan adanya rencana pemerintah daerah untuk memasarkan ataupun menjual beras premium petani Sambas ke toko-toko ritel.
Dikatakan Satono juga, langkah memasarkan beras petani Sambas ke toko ritel merupakan langkah yang baik dan harus didukung semua pihak termasuk pengusaha yang ada di Sambas.
"Hal ini merupakan niat baik kita dalam membantu petani Sambas. Dan besar harapan kita semua pihak dapat mendukung program ini," tegasnya, Senin 31/01/2022.
Satono juga menegaskan, menyikapi isu tersebut, beberapa toko ritel menyatakan mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk Indomaret dan Alfamart. Namun apabila toko ritel menolak maka izin usahanya akan dicabut.
“Mereka semua (toko ritel) mendukung, termasuk Alfamart dan Indomaret. Namun apabila mereka tidak mau atau menolak maka izinnya kita cabut,” tegas Satono.
Lebih lanjut, Satono juga menerangkan, satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi adalah One Village One Product (OVOP).
Dengan melimpahnya hasil panen padi para petani di Kabupaten Sambas bisa dijadikan beras premium produk unggulan desa sehingga bisa dijadikan OVOP.
"Sambas ini lumbung padi, lumbung beras, agar itu bisa betul-betul memberikan kontribusi bagi petani di Kabupaten Sambas. Bukan hanya untuk makan, tetapi bisa meningkatkan ekonomi petani oleh karenanya pemda mencarikan sektor hilirnya," paparnya.
Satono mengatakan upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani bisa dengan berbagai cara. Pertama mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani lokal.
"Pertama kita kemas, kita dorong melalui koperasi, seluruh ASN yang jumlahnya ada lebih dari 6000 orang, kita wajibkan membeli beras petani Sambas. Kemudian toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang ada, kita minta wajib menjual beras petani Sambas," katanya.
Satono juga mengimbau untuk beras petani Sambas supaya dikemas sebaik mungkin dan selalu dijaga kualitasnya. Sehingga beras premium lokal bisa bersaing dengan beras premium lainnya di toko ritel.
“Untuk saat ini Pemkab Sambas sedang mempersiapkan regulasinya, agar kebijakan tersebut berlandaskan hukum,” tegasnya. (Tim Liputan)
